Lokasi Anda saat ini adalah:PLN > Tekno
Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah di DIY, Bupati/Walikota Teken MoU
PLN2025-03-26 06:25:25【Tekno】1rakyat jam tangan
Perkenalanmusik4d slot loginMenyediakan konten berita menarik dalam dan luar negeri yang komprehensif,Untuk mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah yang transparan dan akuntabel, Gubernur bersama prediksi sdy keraton
Untuk mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah yang transparan dan akuntabel,prediksi sdy keraton Gubernur bersama Walikota/Bupati se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.
kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kaputanen/Kota yang secara formal yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di masing-masing daerah.
Mou yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini digelar di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (16/7/2019).
Kepala Humas KPK RI Febri Diansyah mengatakan jika KPK terus mendorong pemda se DIY untuk menerapkan sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik menggunakan alat rekam pada transaksi usaha seperti penggunaan "tapping device machine" untuk jenis wajib pungut pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.
Ia menjelaskan jika penandatanganan MoU tersebut adalah langkah awal dalam program optimalisasi penerimaan asli daerah. Menurutnya, program ini harus didukung dengan komitmen tinggi antara pemerintah daerah, BPD DIY, dan wajib pajak.
Selain itu, Febri menilai penandatangan MoU ini sangat strategis dan penting bagi para pihak mengingat salah satu fokus pendampingan KPK pada pemerintah daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah dan peranan pajak sebagai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD.
Ia mengharapkan permasalahan lain terkait pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah juga dapat diminimalisir guna menyempurnakan tata laksana sistem yang akuntabel, menutup peluang kebocoran atau kerugian daerah, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan BPD, misalnya dengan pelibatan dalam program optimalisasi penerimaan asli daerah ataupun menjadikan BPD sebagai bank prioritas dalam segala program pemerintah daerah," katanya. (Han)
Besar!(562)
Artikel sebelumnya: Peran Strategis RT/RW Dalam Penyusunan Masterplan Kelurahan
Artikel selanjutnya: Pemkot Yogya Buka Seleksi Calon Paskibraka 2023
Berita terkait
- Sosialisasikan Penggunaan Jargas Untuk Rumah Tangga di Kota Yogya
- Kader Posyandu se-Kota Yogya Ikuti Pelatihan Atasi Stunting
- Pawai Alegoris 2023 Angkat Sejarah Nama Kampung Kotagede
- Bazar KORPRI Pemkot Yogyakarta Bakal Digelar Tiap Bulan
- Tingkatkan Pembangunan Keagamaan, Pemkot Yogya Gelar FGD Lembaga Keagamaan Islam
- Kegiatan Bank Sampah Meningkat Dua Pekan Sekali
- Baksos Pelayanan KB KORPRI Dekatkan kepada Calon Akseptor
- Kotabaru Avond Fest Tawarkan Wisata Malam Premium
- Walikota Yogyakarta Lantik Ratusan Pejabat Pemkot
- Kota Yogya Maksimalkan 16 Ribu Titik Biopori Kurangi Sampah Organik
Berita hangat
Rekomendasi berita
Respon Keluhan dengan Cepat Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Pemerintah
Volume Sampah di TPS Berkurang, Edukasi Pemilahan Digencarkan
Ribuan Pedagang Warmindo Ikuti Mudik Gratis Indofood
Harga Komoditi Pangan Mulai Naik, Warga Tak Perlu Panic Buying
Pemkot Ajak Ormas Bermitra Dalam Pembangunan Kemasyarakatan
Ruang Ekraf Prawirotaman Ajak Kaum Milenial Yogya Kembangkan Diri
Pemkot Ajak Forum TSLP Dukung Program Pengurangan Sampah di Kota Yogya
Standar Pelayanan Jelas, Animo Warga Akses MPP Kota Yogya Tinggi